Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada SPSE 4.3

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Perpres tersebut menyebutkan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut.

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja Penyedia.

Khusus berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa di SPSE 4.3 dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga LKPP RI No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban melakukan persiapan pengadaan yaitu:

1. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penetapan HPS.
3. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.