Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ) LKPP dengan British Standards Institution (BSI) melaksanakan “Continual Assessment Visit I ISO 9001:2015.” Asesmen terkait standar pelayanan manajemen mutu penyediaan pelayanan training kompetensi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ), termasuk akreditasi program pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP). Pelaksanaan audit sertifikasi ini dilakukan di Kantor LKPP Jakarta selama satu hari, mulai dari pukul 09:00 – 16:30 WIB.
Kepala Pusdiklat PBJ Suharti menyatakan bahwa kepuasan pelanggan selalu di depan, oleh karena itu dibutuhkan audit agar Pusdiklat PBJ semakin profesional. “Kami tidak boleh lengah, setiap bulan di hari Jum’at minggu terakhir kami mengadakan rapat membicarakan progress yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya,” ujarnya.
BSI melakukan penilaian berdasarkan kriteria: (1) Standar persyaratan ISO 9001:2015, (2) persyaratan hukum dan lainnya yang berlaku, (3) persyaratan organisasi, (4) persyaratan pihak yang berkepentingan, serta (5) prioritas atau masalah manajemen lainnya.
Friendly Purba dari BSI myampaikan bahwa audit dilaksanakan sebagai fungsi pengawasan dan mencari bukti positif untuk memastikan unsur-unsur lingkup sertifikasi serta persyaratan standar manajemen telah ditangani secara efektif oleh sistem manajemen Pusdiklat LKPP.
Featured Posts
Sabtu, 02 Maret 2019
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
-
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta menyampaikan materi pen...
-
Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku pengadaan dilakukan LKPP (09/04) melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Peraturan Pengadaa...
Diberdayakan oleh Blogger.
About Me
Popular Posts
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
-
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta menyampaikan materi pen...
-
Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku pengadaan dilakukan LKPP (09/04) melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Peraturan Pengadaa...
-
Akhir tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kee...
-
Dalam proyek pengadaan barang dan jasa , ada satu posisi yang memegang peranan sentral dalam pelaksanaan PBJ yakni Pejabat Pembuat Komitmen ...
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-lapo...
-
Sudah saatnya sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dengan mendasarkan pada konsep...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Iklan Atas Artikel
Advertisement
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Home AD
Iklan Bawah Artikel
Popular Posts
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
-
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta menyampaikan materi pen...
-
Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku pengadaan dilakukan LKPP (09/04) melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Peraturan Pengadaa...
-
Akhir tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kee...
-
Dalam proyek pengadaan barang dan jasa , ada satu posisi yang memegang peranan sentral dalam pelaksanaan PBJ yakni Pejabat Pembuat Komitmen ...
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-lapo...
-
Sudah saatnya sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dengan mendasarkan pada konsep...
0 komentar
Posting Komentar