Pengadaan Barang/Jasa Menuju Era Industi 4.0

Tasikmalaya – Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP,  Robin Asad Suryo memberikan kuliah umum sekaligus kuliah perdana kepada  2800 orang mahasiswa baru  Universitas Siliwangi Tasikmalaya pada Senin (19/8) tentang pengadaan barang/jasa menuju era Industri 4.0.

Robin mengajak mahasiswa untuk memperhatikan sekeliling kampus untuk memudahkan memahami proses pengadaan barang/jasa.  “Bagaimana barang-barang (gedung, meja, kursi dll) itu bisa ada disini hingga kita dapat menerima manfaatnya. Barang-barang itu tidak serta merta ada disini, namun ada proses panjang pengadaan barang/jasa yang dilalui seperti perencanaan, anggaran, identifikasi kebutuhan dan lainnya.”

Ia melanjutkan, pengadaan sejatinya terdiri dari 4 empat pilar yang meliputi regulasi, kelembagaan dan SDM, market practice, serta integritas. Keempat pilar ini akan saling berkait dalam membentuk suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Perpres 106 tahun 2007 bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Perkembangan teknologi kemudian mempengaruhi pengadaan dari yang bersifat administratif sekarang menjadi strategis. Dengan bertambahnya jumlah nilai serta kompleksitasnya, pengadaan tidak lagi menjadi sekedar mendapatkan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat, namun juga bermanfaat dari sisi ekonomi dan sosial.

Saat ini kita memasuki era industri 4.0 yang bertumpu pada teknologi informasi. Perkembangan yang cepat ini justru malah memunculkan masalah dan tantangan baru karena terlalu bertumpu kepada data dan informasi. Disini kemudian Jepang memperkenalkan Industri 4.0 dimana sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Industri 4.0 merupakan visi baru Jepang yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2019 Januari lalu di Davos, Swiss.

Selain itu, Robin juga menyampaikan bahwa profesi di bidang pengadaan memiliki prospek yang cerah di era Industri 4.0. Selain karena posisinya strategis, profesi ini termasuk dari 10 profesi bergaji besar saat ini.  Jika di pemerintahan, profesi ini berupa Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka di non pemerintah profesi ini banyak macamnya, seperti Buyer/Purchasing Agent , Procurement Specialist atau Contract Specialist atau bahkan General Manager Procurement.

Kompetensi teknis pengadaan kemudian akan mengalami perubahan dengan menekankan pengelolaan dan analisis data raksasa, kecerdasan artifisial, empati dan kreatifitas. “Pengadaan barang/jasa pemerintah sudah bertransformasi dari pekerjaan administratif ke kognitif  namun ada kompetensi yang tidak bisa digantikan di Era Artificial Intelligent (industry 4.0) , beberapa diantaranya yaitu empati dan komunikasi, cara berpikir kritis serta kreatifitas”, ujar Robin, untuk itu LKPP lakukan sinergi dengan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi tersebut. Robin berharap kedepannya pengadaan barang/jasa menjadi salah satu mata kuliah atau menjadi salah satu konsentrasi yang terdapat pada perguruan tinggi di Indonesia.