Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat
Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional akan mengadakan kegiatan
Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
Sosialisasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada setiap lokasi. Peserta yang
berminat untuk ikut dalam sosialisasi ini dapat mengirimkan surat dan formulir pendaftaran
(terlampir). Akomodasi dan SPPD para peserta menjadi tanggung jawab dari instansi
masing-masing peserta.
Informasi dan Ketentuan Peserta:
1. Peserta terbuka untuk seluruh K/L/D/I di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan di : Kota Manado 1 Maret 2017, Kota Bali 22 Maret 2017 dan Kota Yogyakarta 19 April 2017
Pendaftaran sosialisasi terbatas untuk 30 (tiga puluh) orang pada setiap lokasi.
Permohonan untuk mengikuti sosialisasi dapat dikirim melalui email : kerjasamainternasional.lkpp@gmail.com. Untuk setiap informasi yang dibutuhkan dapat menghubungi Sdri. Meylina Putri (0857-
1761-6177 ) atau Sdri. Wening Dyah (0896-6225-7482)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Popular Posts
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
Berikut ini kami berikan contoh Materi Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari dua jenis model soal. Soal pertama m...
-
ProProfs Soal Dengan Benar Quizzes
-
Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tenta...
-
Sehubungan dengan dengan pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dimana penyusunan Perencanaan Pen...
-
Pengadaan obat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luasnya cakupan wilayah dist...
-
Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi dapat diikuti oleh peserta berbentuk badan usaha atau perorangan yang diundang. Dalam hal Pelaku ... -
Di dalam Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 22 dijelaskan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedi...
-
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-lapo...
-
Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku pengadaan dilakukan LKPP (09/04) melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Peraturan Pengadaa...
Popular Posts
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
Berikut ini kami berikan contoh Materi Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari dua jenis model soal. Soal pertama m...
-
ProProfs Soal Dengan Benar Quizzes
-
Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tenta...
-
Sehubungan dengan dengan pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dimana penyusunan Perencanaan Pen...
-
Pengadaan obat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luasnya cakupan wilayah dist...
-
Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi dapat diikuti oleh peserta berbentuk badan usaha atau perorangan yang diundang. Dalam hal Pelaku ...
-
Di dalam Perpres 54/2010 pasal 1 ayat 22 dijelaskan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedi...
-
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-lapo...
-
Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku pengadaan dilakukan LKPP (09/04) melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Peraturan Pengadaa...
0 komentar
Posting Komentar