Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat
Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional akan mengadakan kegiatan
Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
Sosialisasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada setiap lokasi. Peserta yang
berminat untuk ikut dalam sosialisasi ini dapat mengirimkan surat dan formulir pendaftaran
(terlampir). Akomodasi dan SPPD para peserta menjadi tanggung jawab dari instansi
masing-masing peserta.
Informasi dan Ketentuan Peserta:
1. Peserta terbuka untuk seluruh K/L/D/I di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan di : Kota Manado 1 Maret 2017, Kota Bali 22 Maret 2017 dan Kota Yogyakarta 19 April 2017
Pendaftaran sosialisasi terbatas untuk 30 (tiga puluh) orang pada setiap lokasi.
Permohonan untuk mengikuti sosialisasi dapat dikirim melalui email : kerjasamainternasional.lkpp@gmail.com. Untuk setiap informasi yang dibutuhkan dapat menghubungi Sdri. Meylina Putri (0857-
1761-6177 ) atau Sdri. Wening Dyah (0896-6225-7482)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Featured Posts
Home / Unlabelled / Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Jumat, 10 Februari 2017
Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Sehubungan dengan dengan pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dimana penyusunan Perencanaan Pen...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
Diberdayakan oleh Blogger.
About Me
Popular Posts
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Sehubungan dengan dengan pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dimana penyusunan Perencanaan Pen...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
-
Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing (Berdasarkan P...
-
Akhir tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kee...
-
Sudah saatnya sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dengan mendasarkan pada konsep...
-
Perusahaan Pertambangan seringkali mengalami hambatan dalam mengembangkan usaha pertambangannya. Adapun hambatan yang sering ditemui salah s...
-
Angka lelang gagal pada komoditas obat saat ini semakin menurun seiring perbaikan penyusunan HPS yang disampaikan oleh Kementerian Kesehata...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Iklan Atas Artikel
Advertisement
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Home AD
Iklan Bawah Artikel
Popular Posts
-
Postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ketentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam PBJ. Membuat Harga Perkiraan Se...
-
Sehubungan dengan dengan pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dimana penyusunan Perencanaan Pen...
-
Di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) kita mengenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri atau yang biasa dikenal dengan singkatan...
-
Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai rencana. Dan hal ini akan bera...
-
KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena k...
-
Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing (Berdasarkan P...
-
Akhir tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kee...
-
Sudah saatnya sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dengan mendasarkan pada konsep...
-
Perusahaan Pertambangan seringkali mengalami hambatan dalam mengembangkan usaha pertambangannya. Adapun hambatan yang sering ditemui salah s...
-
Angka lelang gagal pada komoditas obat saat ini semakin menurun seiring perbaikan penyusunan HPS yang disampaikan oleh Kementerian Kesehata...
0 komentar
Posting Komentar