Program Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan kerja sama dengan Milennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) dengan meluncurkan dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Program Modernisasi Pengadaan Fase 2.

Penandatangan Nota kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala LKPP, Agus Prabowo dengan 44 Pimpinanan Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang termasuk sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan Program Modernisasi Pengadaan Fase 2, di Jakarta, Kamis, (14/4).

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan ada 3 sasaran utama melalui ULP Percontohan yaitu peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan serta meningkatkan sistem manajemen informasi pengadaan.

“Penguatan kelembagaan ULP berkaitan dengan efisiensi belanja negara, khususnya peningkatan belanja modal, serta memastikan agar barang dan jasa publik yang dibelanjakan oleh Pemerintah tepat mutu, tepat waktu dan tepat guna,” tandasnya.

Prinsip pengadaan adalah menguang uang menjadi barang atau jasa. Setiap tahun permasalahan makin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran pengadaan.

“Perlu ada sistem, perencanaan, organisasi, pengawas, insentif, dan perlindungan hukum,” ungkapnya.

Menurut Agus, sistem politik Indonesia yang rumit seringkali membuat calon pimpinan daerah terlibat money politic. Karenanya komitmen pimpinan daerah atas pengadaan masih menjadi pertanyaan.

“Barometer reformatif tidaknya kepala daerah tergantung pada masalah pengadaan,” tambah Agus.

Program modernisasi pengadaaan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat yang tertuang dalam perjanjian Compact.

Turut hadir pada peluncuran program ini Duta Besar Amerika Serikat, Robert O Blake Jr, direktur eksekutif MCA-Indonesia Bonaria Siahaan, dan kepala Daerah diantaranya walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.